KEJATI SULTENG TERIMA PENGHARGAAN PENDAMPINGAN PROYEK STRATEGIS DAERAH PEMBANGUNAN MASJID RAYA BAITUL KHAIRAAT
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H didampingi Ketua UAD Wil. Sulawesi Tengah Ny. Mila Rahmat menghadiri acara Peresmian Masjid Raya Baitul Khairaat Provinsi Sulawesi Tengah serta Penyerahan Penghargaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah yang diselenggarakan bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1447 H. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Raya Baitul Khairaat, Jalan WR. Supratman Kota Palu ini diawali dengan ucapan syukur ke hadirat Allah SWT sebagai bentuk kebahagiaan atas selesainya pembangunan masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Acara dibuka dengan rangkaian doa tasyakuran, makan malam bersama, serta pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya, panitia menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat, diikuti pemutaran video dokumenter mengenai progres pembangunan masjid yang menjadi salah satu ikon religius daerah.
Momentum utama kegiatan ditandai dengan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang sekaligus meresmikan Masjid Raya Baitul Khairaat melalui penandatanganan prasasti. Peresmian ini menandai komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas ibadah yang representatif serta menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Islam di Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan piagam penghargaan kepada Tim Pendamping Proyek Strategis Daerah Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat, yang diberikan kepada tiga institusi: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusinya dalam memberikan pendampingan hukum, pengawasan, serta dukungan strategis terhadap kelancaran pembangunan proyek daerah yang bernilai penting bagi masyarakat. Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi dalam acara ini sekaligus menegaskan peran Kejaksaan sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengawalan program strategis pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
