Kejati DKI Jakarta kembali melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun 2013 s/d 2018
penyidik kejaksaan tinggi dki jakarta kembali menetapkan 1 (satu) tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun bukit asam tahun 2013 s/d 2018 yakni db berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : tap-4162/m.1.1/fd.1/04/2024 tanggal 24 april 2024. bahwa pada tahun 2014 s/d tahun 2015 tersangka db selaku komisa ...
Selengkapnya
Penetapan Dan Penahanan Tersangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
hari ini rabu, 24 april 2024 tim penyidik cabang kejaksaan negeri pesisir selatan di balai selasa telah melakukan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bergulir masyarakat eks pnpm mpd di upk kecamatan ranah pesisir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. adapun yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu be ...
Selengkapnya
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
41 Dilihat
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
41 Dilihat
KEJAKSAAN TINGGI D K I JAKARTA
13 Dilihat
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
41 Dilihat
intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung pen ...
pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksan ...
mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaa ...
tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, ...
perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masy ...
