PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  KAJATI SULTENG NUZUL RAHMAT IKUTI RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM ASTACITA SULAWESI TENGAH

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAJATI SULTENG NUZUL RAHMAT IKUTI RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM ASTACITA SULAWESI TENGAH

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulteng, bertempat di Hotel Estrella, luwuk . Kehadiran Kajati Sulteng menjadi representasi penting penegakan hukum yang adaptif, serta mendukung agenda strategis pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan yang sejalan dengan arahan Presiden dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2026.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) “Sulteng Satu Data Pertanahan” antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah.
Agenda dilanjutkan dengan sesi pemaparan para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah mengenai capaian Program Unggulan Gubernur Sulteng “BERANI”, mencakup:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan peningkatan kualitas gizi dan kecerdasan generasi muda dalam kerangka “BERANI CERDAS”.
2. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai akselerasi layanan kesehatan publik selaras dengan misi “BERANI SEHAT”.
3. Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju “BERANI SEJAHTERA”.
4. Program Sekolah Rakyat (SR) yang membuka akses pendidikan alternatif sebagai solusi kesenjangan pendidikan.
5. Program Ketahanan Pangan dan Inflasi Beras, yang mendukung stabilitas pasokan pangan serta pengendalian inflasi daerah melalui pendekatan agrikultur modern dalam semangat “BERANI PANEN RAYA”.
Dengan berlangsungnya rakor ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan institusinya untuk terus bersinergi melalui penguatan pendampingan hukum, optimalisasi intelijen penegakan hukum, dan dukungan terhadap setiap kebijakan pembangunan daerah yang berasaskan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Bagikan tautan ini

Mendengarkan

Tautan dimedia sosial

Hubungi Kami